KUMPULAN JUDUL SKRIPSI S1 HUKUM TERBARU YANG MUDAH DIKERJAKAN

KUMPULAN JUDUL SKRIPSI S1 HUKUM TERBARU YANG MUDAH DIKERJAKAN

1. ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (HKM01)
2. ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP PUTUSAN HAKIM SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HKM02)
3. ANALISA KASUS TINDAK PIDANA PEMBERIAN IJAZAH TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PN MEDAN REG. NO. 1932/PID,B/2005/PN-MDN) (HKM03)
4. ANALISIS ASPEK LEGALITAS TRANSAKSI EFEK SHORT-SELLING PADA MASA KRISIS KEUANGAN (STUDI KASUS  PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 8-10 OKTOBER 2008 DISEBABKAN PENURUNAN HARGA SECARA Tajam Terkait Indikasi Short-Selling) (HKM04)
5. ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT, BANK MANDIRI (STUDI KASUS NO.2120/PID,B/2006/PN.MDN) (HKM05)
6. ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN DALAM MENGGANDAKAN REKENING BANK (STUDI KASUS NO.1945/PID.B/2005/PN-MDN) (HKM06)
7. ANALISIS PEMERIKSAAN ALAT BUKTI MELALUI METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (TELAAH TERHADAP KASUS PRAKHAS AGUNG NUGRAHA NO.POL:BP/35/VI/2009/RESKRIM) (HKM07)
8. ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK DIGUNAKANNYA ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGAKSESAN TANPA IJIN DATA ELEKTRONIK DI PUSAT TABULASI NASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 1322/PID.B/2004/PN JAKARTA PUSAT KASUS PEMBOBOLAN SISTEM KEAMANAN SERVER TNP.KPU.GO.ID OLEH DANI FIRMANSYAH) (HKM08)
9. ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO.40 TAHUN 2007 (HKM09)
10. ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKSI CYBERSPACE (HKM10)
11. DAMPAK PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA MASSAL SWADAYA TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI DESA MADURETNO KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO (HKM11)
12. DASAR PERTIMBANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG) (HKM12)
13. EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Semarang) (HKM13)
14. EFEKTIVITAS PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Pada Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri) (HKM14)
15. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (HKM15)
16. FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM LEGISLASI PERATURAN DESA (Studi kasus di Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati) (HKM16)
17. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) DALAM HUKUM PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE) (HKM17)
18. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GELANDANGAN DI KOTA SEMARANG (HKM18)
19. IMPLEMENTASI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO.514/PID.B/1997/PN-LP) (HKM19)
20. IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG KEBEBASAN PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS DI KANTOR BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT SEMARANG (HKM20)
21. INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI RUMAH TAHANAN DI DESA KARANGLO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN (HKM21)
22. JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN KUDUS (HKM22)
23. KAJIAN EMPIRIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG (Studi Kasus di Desa Banjardawa dan Desa Cibelok Kecamatan Tama Kabupaten Pemalang) (HKM23)
24. KEANGGOTAAN INDONESIA PADA BANK DUNIA SUATU TINJAUAN DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL (HKM24)
25. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAKAN PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) (STUDI KASUS REG 1444 /PID.B /2001 PN-MEDAN) (HKM25)
26. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MELINDUNGI ANAK JALANAN DARI TINDAK KEKERASAN DAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAANNYA (HKM26)
27. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DI KOTA SEMARANG (HKM27)
28. KEGIATAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) DALAM PEMBERIAN KREDIT MUDHARABAH, TINJAUAN ASPEK YURIDIS (HKM28)
29. KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET) (HKM29)
30. LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO) (HKM30)
31. LATAR BELAKANG KEJAHATAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN WANITA SERTA CARA PEMBINAANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS I A SEMARANG (Studi Kasus di Kota Semarang) (HKM31)
32. MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH (HKM32)
33. NON-COMPETITION CLAUSE DALAM PERJANJIAN KERJA (HKM33)
    OPTIMALISASI ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN INDUSTRI (HKM34)
34. PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG OLEH PT. DHARMA LAUTAN NUSANTARA DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG TINJAUAN ASPEK YURIDIS (HKM35)
35. PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN DI POLWILTABES SEMARANG (HKM36)
36. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT  DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG (HKM37)
37. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT  DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN  PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG (HKM38)
38. PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT OLEH PT. PELNI CABANG SEMARANG (HKM39)
39. PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. (HKM40)
40. PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999  DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG (HKM41)
41. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE 2004-2005 ANTARA DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX DENGAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA KEBUN IX DIVISI TANAMAN TAHUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX di PABRIK KEBUN GETAS KAB. SEMARANG (HKM42)
42. ELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER DI INDONESIA (HKM43)
43. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) KOTA TEGAL (HKM44)
44. ELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DI DEALER PANORAMA MOTOR KABUPATEN SRAGEN (HKM45)
45. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DIKAPAL TERHADAP RESIKO BAHAYA DI LAUT PADA PT. PELAYARAN INDONESIA ( PELNI ) SEMARANG (HKM46)
46. PELAKSANAAN RAPAT PERMUSYAWARATAN DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN SERTA PENGARUHNY TERHADAP OBJEKTIVITAS HAKIM TATA USAHANEGARA DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN PUTUSAN (STUDI KASUS DI PTUN SEMARANG) (HKM47)
47. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (UPPT) DALAM UPAYA MENINGKATKAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI DI KABUPATEN PEMALANG (HKM48)
48. PELAKSANAAN VERZET TERHADAP EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG, DALAM KASUS HUTANG PIUTANG ATAS HAK TANGGUNGAN) (HKM49)
49. PEMBINAAN NARAPIDANA MELALUI SISTEM PEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA SEMARANG (HKM50)
50. PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS LC FIKTIF BNI 46) (HKM51)
51. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLISI HUTAN DI KPH PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN (HKM52)
52. PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS) (HKM53)
53. PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI N0. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN  (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN) (HKM54)
54. PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS NO.1636Pid.B2006PN-MDN DAN NO.354/PID/2006/PT-MDN) (HKM55)
55. PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN TEKNOLOGI KOMPUTER (HKM56)
56. PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI DESA JATIMULYA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL (HKM57)
57. PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG (HKM58)
58. PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 (HKM59)
59. PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS (HKM60)
60. PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (HKM61)
61. PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN) (HKM62)
62. PERANAN DOKTER DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN ( Study Kasus Di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang ) (HKM63)
63. PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANJARNEGARA (HKM64)
64. PERANAN PAJAK DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DEMAK (HKM65)
65. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (Studi di Polres D.I Yogyakarta) (HKM66)
66. PERANAN RUMAH DAMAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Rumah Damai Cepoko Gunungpati-Semarang) (HKM67)
67. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN ( Studi di Kepolisian Resort Kotamadya Malang ) (HKM68)
68. PERATURAN HUKUM INTERNASIONALATAS PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG MUNGKIN DITIMBULKANNYA (HKM69)
69. PERBANDINGAN ANTARA STANDAR PENYELESAIAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR DENGAN RIIL WAKTU PENYELESAIANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG (HKM70)
70. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC) PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK ANTARA PT BOER PROPERTI INDONESIA DENGAN PT LARAS SURYA MANDIRI (HKM71)
71. PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA (HKM72)
72. PERKEMBANGAN PIDANA PENJARA DARI KUHP KE KONSEP KUHP BARU (HKM73)
73. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Normatif Layanan Bagi Konsumen) (HKM74)
74. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI UD BERKAH SEDULUR DESA TANJUNGSARI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG (HKM75)
75. PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HKM76)
76. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HKM77)
77. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API TANPA PROSEDUR (STUDI TERHADAP PUTUSAN PN BINJAI NO 239PID.B2007PN-BINJAI (HKM78)
78. PERTANGGUNGJAWABAN POS EXPRESS CABANG SEMARANG TERHADAP GUGATAN KONSUMEN PENGGUNA JASA POS EXPRESS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (HKM79)
79. PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA) (HKM80)
80. PRAKTEK PENDAFTARAN DAN PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA (HKM81)
81. PROSES PENYIDIKAN OLEH POLRI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI POLWILTABES SEMARANG (HKM82)
82. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLWILTABES SEMARANG (HKM83)
83. STUDI ANALISA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI REMBANG (HKM84)
84. STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP BEBERAPA ORANG (HKM85)
85. STUDI TENTANG PROVISIONAL AGREEMENT ON THE LAND BOUNDARY BETWEEN THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL (HKM86)
86. TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT LUNAK JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA KOPERASI FUNGSIONAL (Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya) (HKM87)
87. TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI PUTUSAN NO.1902/PID B/2004/PN MEDAN) (HKM88)
88. TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Kajian Perkembangan Bentuk dan Jenis Pemidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang) (HKM89)
89. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS (HKM90)
90. TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM (HKM91)
91. TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta) (HKM92)
92. TINJAUAN UMUM TERHADAP OBLIGASI RITEL INDONESIA SERI 001 DI PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK (HKM93)
93. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSEDUR KEPABEANAN DALAM KEGIATAN EKSPORT IMPORT BARANG DIPELABUHAN BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KE PABEANAN (HKM94)
94. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSFEKTIF UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD (HKM95)
95. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006 – 2008 (HKM96)
96. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Pada Guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Rembang) (HKM97)
97. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN (HKM98)
98. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT SEBAGAI DASAR DOKTER DALAM MELAKUKAN PENANGANAN MEDIS YANG BERAKIBAT MALPRAKTEK (HKM99)
99. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL PADA PT. BRI (PERSERO) CABANG KISARAN (HKM100)
100. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004 (HKM101)
101. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA (HKM102)
     TUGAS POKOK BAPPEDA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI PEMKAB DELI SERDANG) (HKM103)
102. UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK (HKM104)
103. USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL) (HKM105)
104. Praktik Penjaminan Hak Tanggungan Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
105. Tinjauan Yuridis Sosiologis Efektivitas Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
106. Efektivitas Penerapan Pasal 492 Ayat 1 Jo Pasal 536 Ayat 1 KUHP Tentang penggunaan Minuman keras Pada saat sebelum Acara Pengarakan Ogoh-Ogoh Di Bali
107. Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Judi Dalam Permainan Sepak Bola
108. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang dilakukan Oleh Anak
109. Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
110. Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
111. Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
112. Fungsi Dan peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Pedesaan
113. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian
114. Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Permohonan Grasi Oleh Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
115. Penulisan Hukum Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawarahan Daerah (BPD) Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik
116. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pengusaha Travel Jurusan Malang-bandara Juanda Surabaya TerhadapKonsumen Pengguna Jasa
117. Pemberian Kredit Mudharabah (Bagi Hasil) Pada Perbankan Syariah Terhadap Koperasi
118. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
119. Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
120. Analisis Yuridis Sosiologis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pornografi Oleh Media Cetak Dari Perspektif UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
121. Pelaksanaan Wewenang Lain Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi
122. Analisis Yuridis Normatif Penentuan Yuridiksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
123. Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran IKAPI Dalam Advokasi Berkenaan Pelanggaran Hak Cipta Berupa Perbanyakan Dan Penjualan Buku Pendidikan Secara Komersial Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 (b) Undang-Undang No 19 Tahun 2002
124. Analisa Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
125. Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Oleh Perangkat Desa
126. Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan Dalam Menciptakan Kepuasaan Kehakiman Yang Baik
127. Alasan Jaksa Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Saksi Verbalisant Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Praktik Peradilan
128. Upaya Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gedung Baru Kampus UIN Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Lingkungan Sekitarnya
129. Efektivitas Pasal 24 Dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
130. Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
131. Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945
132. Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana desa Dalam menunjang Pembangunan Desa
133. Tinjauan uridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia
134. Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
135. Kewenangan pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
136. Eksistensi DPD Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D
137. Perlindungan negara Terhadap hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia
138. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lahan
139. Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
140. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
141. Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
142. Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali GBHN Sebagai Panduan Pembangunan Nasional pasca Amandemen
143. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
144. Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia
145. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
146. Tanggung Jawab negara Dalam kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM
147. Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika
148. Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
149. Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
150. Kekuasaan Pemerintahan Negara Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial
151.  
152. Peran Kantor Pertanahan Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannnya
153. Prosedur Perolehan Izin Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan daerah No 10 Tahun 2002
154. Prosedur Pendelegasian Wewenang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
155. Prosedur Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
156. Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Perda
157. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan di rumah Sakit Jiwa
158. Mekanisme Jabatan Struktural Dan manajemen Pengembangan Karir Pegawai
159. Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Perda
160. Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian
161. Pertanggungjawaban Hukum Bagi PNS Dalam penyalahgunaan Wewenang
162. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
163. Prosedur pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Perda
164. Peranan Grant Sultan Sebagai alat Bukti Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Konversi Hak Tanah
165. Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran pajak Penghasilan Orang Pribadi
166. Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Ditinjau Dari Memorandum of Understanding
167. Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Yayasan Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara
168. Prosedur Gas LPG 3 Kg Pada Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
169. Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet service Provider
170. Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan
171. Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah Dan Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Tugas yang Efektif
172. Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan
173. Koperasi Syariah Sebagai Badan Alternatif Pengusahaan Air di Indonesia
174. Implikasi Sistem Pembayaran Upah (Loan) Sebagai Salah satu Hak Normatif Pekerja (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam)
175. Implikasi Yuridis Sosiologis Praktik Terorisme dan Korupsi, Perspektif Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Islam
176. Akibat Hukum Peraturan Presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 Terhadap Feedlotter Perspektif Hukum Islam
177. Pemberantasan Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Dan Hukum Islam
178. Nasionalisasi PT. Freeport Indonesia Tinjauan UU Investasi Dan Hukum Islam
179. Pelaksanaan Kewajiban Pihak Ketiga Dalam perjanjian Subrogasi Menurut Hukum Perdata dan Dalam Perjanjian Hiwalah Menurut Hukum Islam
180. Praktik Pinjaman Bil Ujroh  di Koperasi Dalam Tinjauan Madzab Syafi’i
181. Pengemis Sebagai Pekerjaan Sehari-Hari Tinjauan Hukum Islam Dan Konstitusi Di Indonesia
182. Dimensi Yuridis Sosiologis Perumusan Fatwa Tentang ekonomi syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
183. Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tinjauan Hukum Islam
184. Akibat Hukum Dari Pengabungan Antara Lippo Bank dan Bank Niaga Terhadap Hak-Hak Pekerja Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan
185. Pengupahan Buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi (Tinjauan UU Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)
186. Faktor I’tkad Baik Pedagang Besar Terhadap Pedagang Kecil Dalam Jual Beli Sistem Hutang Tinjauan Fiqh Muamalah
187. Perjanjian Sewa Pohon Tinjauan Hukum Islam
188. Penetapan Harga Dagangan Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah Mursalah
189. Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet Tinjauan Hukum Jaminan Dan Hukum Islam
190. Implementasi Retribusi Parkir Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah
191. Perbandingan Asuransi Syariah Bahtsul Masa’il Nu dan Tarjih Muhammadiyah
192.  
193. Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
194. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
195. Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
196. Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
197. Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
198. Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
199. Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
200. Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
201. Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
202. Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
203. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
204. Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
205. Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
206. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
207. Perkembangan Konstitusi di Indonesia
208. Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
209. Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
210. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
211. Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
212. Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
213.  
214. Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan
215. Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik
216. Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri
217. Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum
218. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
219. Kajian Yuridis Terhadap Putusan HakimPengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Pernikahan
220. Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter
221. Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
222. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Berdasarkan Undang Undang
223. Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri
224. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
225. Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara
226. Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian
227. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anggota TNI
228. Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal LoggingDalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan
229. Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian PerlindunganSaksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia
230. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan NegeriDalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
231. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
232. Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri
233. Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer

JIka Sobat ingin mendapatkan semua makalah yang ada di website ini secara gratis siilahkan klik tombol Subscribe yang ada dibawah ini, dan Perlu diketahui Setelah Sobat Mendaftarkan Email Jangan Lupa Konfirmasi Link yang di Kirim Ke Email Agar Pemberitahuannya Aktif: